Home / Nasional / Banten / Kemenkumham Bentuk Kelurahan Sadar Hukum

Kemenkumham Bentuk Kelurahan Sadar Hukum

Tangerang Selatan, MM – Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Banten membentuk dan melakukan pembinaan Kelurahan Sadar Hukum yang ada di Kecamatan Ciputat Timur pada Senin, 24 Juli 2017.

Dalam Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum itu dihadiri Camat Ciputat Timur Durahman, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Eko Saputro dan perwakilan dari Enam Kelurahan yang ada di Ciputat Timur.

Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Eko Saputro, mengatakan, Kelurahan Sadar Hukum adalah Desa atau Kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya telah memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum.

Jumlah Desa Sadar Hukum di Provinsi Banten yang telah diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebanyak 68 Desa/Kelurahan, peresmiannya sendiri dilaksanakan pada tahun 2012 silam dan untuk membantu Pemerintah Daerah menentukan Desa/Kelurahan yang akan di bina, Kantor Wilayah melaksanakan kegiatan inventarisasi Desa Sadar Hukum/Desa Binaan.

Tujuan meninventarisasi adalah untuk menghasilkan data jumlah Desa Sadar Hukum/Binaan di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten dengan tujuan agar sasaran penyuluhan hukum tepat sasaran dapat menjangkau keseluruhan lapisan pada masyarakat pedesaan, menghasilkan data jumlah Desa Sadar Hukum di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang telah diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Untuk di Kecamatan Ciputat Timur, baru akan dibentuk kelompok binaan kelurahan sadar hukum.
“Kita ingin Kelurahan yang ada di Ciputat Timur ini, bisa terkontrol masalah hukum diwilayahnya, seperti tingkat kejahatan rendah, pernikahan dini tidak ada, dan paham akan regulasi atau peraturan hukum yang ada diwilayahnya,” ungkapnya.

Sementara, Camat Ciputat Timur Duhraman, menjelaskan, dengan adanya kegiatan ini, warga diharapkan dapat memahami tentang aturan, norma hukum, sehingga meminimalisir kesalahan dilapangan. Kebanyakan yang melakukan kesalahan karena tidak memahami aturan yang ada.

“Saya berharap, dengan dibuatnya Kelurahan sadar hukum untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik, sehingga setiap anggota masyarakat dan aparat desa/kelurahan menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya, serta mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum demi tegaknya supremasi hukum,” jelasnya.

Sementara , Sartoni Ketua RT 02 RW 03 Kelurahan Pondok Ranji mengungkapkan, ini suatu kegiatan yang positif bagi warga. “Kami sangat antusias menyambut pembentukan dan pembinaan kelurahan sadar hukum, dengan demikian warga diajak untuk berdiskusi untuk memecahkan permasalahan hukum yang ada diwilayahnya,”jelasnya. (Kominfo-ts3)

Check Also

Naila Fahra Hanaya, Putri Kebanggaan Wartawan Lampung

Bandarlampung, (Media-merdeka.com)- Berprestasi di bidang olahraga Taekwondo, Naila Fahra Hanaya (8) putri pasangan Yulius Putra …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *